Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

SERTIFIKASI PRODUKSI PANGAN

INDUSTRI RUMAH TANGGA

(SPP-IRT)

Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disebut IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan yang manual hingga semi otomatis.

Setiap orang atau badan usaha yang akan menyelenggarakan IRTP wajib memiliki ‘’Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan’’ dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok kecuali IRTP yang hasil produksinya memiliki masa kadaluarsa kurang dari 1 (satu) minggu dari saat produksinya.(Perda Kota Depok nomor.05 tahun 2011 pasal 45 tentang Sertifikasi Penyuluhan Pangan Industri Rumah Tangga )

Sertifikasi produksi pangan Industri Rumah Tangga merupakan jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran pangan produksi IRTP.

Makanan dan minuman produksi rumah tangga yang dikemas dan diedarkan wajib memiliki SPP-IRT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok (Perwal Kota Depok nomor 61 Tahun 2012 pasal 16 )

Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga diberikan bilamana memenuhi persyaratan :

  1. Ada penanggung jawab yang memiliki Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan
  2. Hasil Rekomendasi pemeriksaan sarana produksi pangan industry rumah tangga masuk level I (satu) dan II ( dua)

Tata cara untuk memperoleh SPP-IRT yang mengacu pada Peraturan Walikota Kota Depok Nomor 61 Tahun 2012 Pasal 17 sbb :

  1. Mengisi formulir pendaftaran sebagai peserta penyuluhan
  2. Melampirkan foto copy KTP pemilik dan peserta PKP
  3. Melampirkan rincian modal usaha
  4. Melampirkan surat rekomendasi dari Puskesmas setempat
  5. Melamprikan contoh draf label produk pangan
  6. Membawa sampel produk pangan saat penyuluhan
  7. Melampirkan denah lokasi usaha
  8. Pas foto peserta penyuluhan berwarna ukuran 3×4 sebanyak 1(satu ) lembar dan 2×3 sebanyak 1(satu) lembar
  9. Melampirkan data peserta penyuluhan keamanan pangan
  10. Surat pernyataan kepemilikan jika badan usaha berbentuk PT atau CV (bermaterai 6000 )
  11. Surat pernyataan penunjukan penanggung jawab dari pemilik sarana IRTP (bermaterai 6000)
  12. Stempel /cap perusahaan
  13. Foto copy sertifikat produk pangan yang dikemas kembali
  14. Untuk pangan luar negeri yang akan dikemas kembali harus sudah teregistrasi dan memiliki izin edar dari BPPOM
  15. Pencantuman halal harus melampirkan sertifikasi halal dari LPPOM MUI dan surat keterangan persetujuan dari BPPOM

Masa berlaku SPP-IRT

  • SPP-IRT berlaku 5(lima ) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan
  • Bilamana masa berlaku SPP-IRT telah berakhir dilarang untuk diedarkan

Pencabutan SPP-IRT

SPP-IRT dapat dicabut bilamana terjadi salah satu dari hal-hal berikut :

  1. Pemilik dan atau penanggung jawab IRT melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku
  2. Pangan terbukti sebagai penyebab Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan
  3. Pangan mengandung bahan berbahaya
  4. Sarana terbukti tidak sesuai dengan kriteria IRTP

PERATURAN TENTANG PANGAN

 

  1. Undang –Undang Pangan No 7 Tahun 1996

Pasal 1 :

Keamanan pangan   : kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah

pangan dari kemungkinan cemaran biologis,kimia dan

benda lain yang dapat mengganggu ,merugikan dan

membahayakan kesehatan manusia

 

Label pangan             : Setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk

gambar ,tulisan atau bentuk lain yang disertakan

pada pangan, dimasukkan ke dalam,ditempelkan pa

da atau merupakan bagian kemasan pangan

 

  1. Undang –Undang NO 36 Tahun 2009

Pasal 111 :

  1. Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratn kesehatan
  2. Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar sesuai dengan ketentuan perundang – undangan
  3. Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label

Pasal 21 : Setiap orang dilarang mengedarkan :

  1. Pangan yang mengandung bahan beracun,berbahaya atau dapat merugikan ata membahayakan kesehatan atau jiwa manusia
  2. Pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal
  3. Pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan
  4. Pangan yang mengandung bahan yang kotor,busuk,tengik,terurai atau yang mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai
  5. Pangan yang sudah kadaluarsa

3.Peraturan Kepala BPOM No.HK.00.06.1.52.6635 tanggal 27 Agustus 2007 tentang larangan pencantuman informasi bebas Bahan Tambahan Pangan pada label dan iklan pangan

Informasi bebas bahan tambahan pangan meliputi :

Pernyataan dan atau tulisan dengan menggunakan kata “bebas “ ,”tanpa”,”tidak mengandung atau kata semakna lainnya.

4.PP No 69 Tahun 1999

   Pasal 53   : Iklan dilarang memuat pernyataan atau keterangan bahwa pangan

yang bersangkutan dapat berfungsi sebagai obat.

   Pasal 43   : Tentang Bahan Tambahan Pangan

Pada label wajib dicantumkan :

  1. Tulisan Bahan Tambahan Pangan
  2. Nama golongan Bahan Tambahan Pangan
  3. Nama Bahan Tambahan Pangan dan atau nomor kode Internasional yang dimilikinya

 

SANKSI PELANGGARAN

MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO 69 TAHUN 1999

  1. Peringatan secara tertulis
  2. Larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran
  3. Pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia
  4. Penghentian produksi untuk sementara waktu
  5. Pengenaan denda paling tinggi Rp 50.000.000,00( lima puluh juta rupiah ),dan atau
  6. Pencabutan izin produksi atau izin usaha
Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email