Pemerintah Kota Depok sangat mengapresiasi peran Pos Pembinaan dan Pelayanan Terpadu (Posyandu) dalam pembangunan. Bahkan Posyandu dianggap tidak hanya sebagai tempat seluruh masyarakat memperoleh layanan kesehatan dasar, tetapi juga pusat pemberdayaan masyarakat.

Menurut Walikota Depok, KH. Mohammad Idris, Posyandu dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, memberikan edukasi tentang pentingnya kesehatan, gizi, serta pencegahan penyakit. Posyandu, kata Idris, juga menjadi tempat di mana masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan kesehatan di lingkungan mereka serta menjangkau kelompok spesial, diantaranya kelompok disabilitas. Oleh karena itu, Pemkot Depok terus mendukung berbagai program yang dilaksanakan oleh Posyandu.

"Peran dan dukungan Pemerintah kepada Posyandu, secara kelembagaan dilakukan melalui Pokjanal Posyandu baik di tingkat Kota, Kecamatan dan Pokja Posyandu Kelurahan. Peran ini yang  sangat penting untuk memfasilitasi pelaksanaan berbagai kegiatan di Posyandu," kata Idris saat memberikan sambutan pada acara, Workshop Pokjanal Posyandu Kota Depok, Senin 9 Desember 2024, di Hotel Santika, Depok, Jawa Barat.

Kelompok Kerja Opersional Pembinaan Pos Pembinaan dan Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Pokjanal Posyandu adalah Kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan desa/kelurahan

Idris menambahkan, sebagai bentuk dukungan atas peran Posyandu dalam pembangunan Pemkot Depok, telah melaksanakan peningkatan sarana prasarana untuk Posyandu. Diantaranya dengan melakukan pembebasan lahan Posyandu dan Pembangunan Posyandu.

"Sejak 2022 hingga 2024, sudah 232 bidang terbebaskan. Khusus tahun 2024, terdapat 52 bidang lahan untuk Posyandu. Penyediaan antropometri kit sebagai alat pengukuran status gizi balita yang terstandar, tahun 2024 dipastikan 100% Posyandu yaitu sebanyak 1.069 posyandu sudah memiliki Antropometri," sebut Idris.

Lebih lanjut Idris mengatakan, untuk menunjang pelayanan Posyandu, pada tahun 2025 ditargetkan ada 263 Posyandu akan menerima hibah berupa laptop untuk mendukung operasional Posyandu serta dana operasional Rp.500.000,- perbulan per Posyandu.

"Komitmen terhadap Posyandu tersebut diatas membuktikan betapa Posyandu menjadi prioritas Pembangunan di Kota Depok. Hal ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan informasi dan edukasi kesehatan, memberdayakan  dan mendorong peran aktif masyarakat dalam upaya Kesehatan, serta memberikan pelayanan  yang holistik terintegrasi," tutur Idris.

Pada tahun 2024, Kota Depok menerima alokasi Dana Operasional Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Provinsi Jawa Barat. Sebanyak 1129 penerima, terdiri dari Pokjanal Posyandu Kota Depok, 11 (sebelas) Pokjanal Posyandu Kecamatan, 63 (enam puluh tiga) Pokja Posyandu Kelurahan dan 1054 (seribu lima puluh empat) Posyandu. Adapun 16 Posyandu yang tidak menerima Dana Operasional BKK Jawa Barat akan menerima bantuan dari Pemerintah Kota Depok.

"Bantuan ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program dan kegiatan di Posyandu, Pokja Posyandu Kelurahan, Pokjanal Posyandu Kecamatan dan Pokjanal Posyandu kota Depok," ucap Idris.

Idris berharap agar seluruh perangkat daerah, baik di tingkat Kota, Kecamatan, maupun Kelurahan, untuk bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan penggunaan dana hibah yang diberikan.

"Komitmen kita semua sangat diperlukan untuk memastikan bahwa program ini dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Kota Depok," imbuhnya.