Pemkot Depok Dorong Posyandu Untuk Layani 6 Bidang SPM

Pemerintah Kota Depok mendukung keberadaan Posyandu dalam upaya peningkatan status gizi masyarakat serta upaya kesehatan ibu dan anak. Untuk itu, dalam mewujudkan Posyandu sebagai sahabat Masyarakat, Pemkot Depok. terus meningkatkan kapasitas Posyandu, tidak hanya dalam hal pemenuhan sarana prasarana, namun juga kompetensi kader, pembebasan lahan posyandu, pemberian insentif dan pemberian dana operasional yang diharapkan dapat menjadi Posyandu yang memenuhi 6 bidang standar pelayanan minimum (SPM) yang  ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

"Hal ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan informasi dan edukasi kesehatan, memberdayakan  dan mendorong peran aktif masyarakat dalam upaya Kesehatan, serta memberikan pelayanan  yang holistik terintegrasi, sesuai Permendagri 13 tahun 2024 tentang Posyandu. Dimana tidak hanya aspek kesehatan, namun juga seluruh SPM, yaitu Pelayanan Posyandu di Bidang Pendidikan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Sosial," ujar Walikota Depok, KH. Mohammad Idris, saat memberikan sambutan pada kegiatan Workshop Pokjanal Posyandu Kota Depok, Senin 9 Desember 2024, di Hotel. Santika, Depok.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemkot Depok untuk mendukung pelaksanaan 6 SPM di Posyandu diantaranya adalah dengan melakukan pembebasan lahan Posyandu dan Pembangunan Posyandu. Dimana Sejak 2022 hingga 2024, sudah 232 bidang terbebaskan dan pada ahun 2024, terdapat 52 bidang lahan dibebaskan untuk Posyandu.

Selain itu juga ada, pemberian insentif kader Posyandu sebesar Rp. 6.000.000,- per tahun dan Posbindu sebesar Ro. 3.000.000,- per tahun. Penyediaan antropometri kit sebagai alat pengukuran status gizi balita yang terstandar, dimana sebanyak 1.069 Posyandu di Kota Depok sudah memiliki Antropometri.

"Untuk menunjang pelayanan Posyandu, pada tahun 2025 juga ditargetkan ada 263 Posyandu akan menerima hibah berupa laptop untuk mendukung operasional Posyandu serta dana operasional Rp.500.000,- perbulan per Posyandu," sebut Idris.

Idris menambahkan, peran dan dukungan Pemkot Depok kepada Posyandu, secara kelembagaan dilakukan melalui Pokjanal Posyandu baik di tingkat Kota, Kecamatan dan Pokja Posyandu Kelurahan. Peran ini yang  sangat penting untuk memfasilitasi pelaksanaan berbagai kegiatan di Posyandu.

Untuk itu, Idris berharap Pokjanal yang ditahun mendatang akan dipimpin oleh Tim Penggerak PKK di setiap wilayah dapat bersiap. Salah satunya dengan menindaklanjuti apa yang diberikan dalam kegiatan workshop hari ini.

"Saya mengajak seluruh pihak yang hadir di sini untuk terus berkomitmen dan berkolaborasi dalam mendukung Posyandu. Kegiatan workshop ini dilaksanakan sebagai penguatan Pokjanal Posyandu dan Pokja Posyandu pada Kota Depok sebagai forum diskusi dalam perencanaan penyelenggaraan posyandu di tahun yang akan datang," tutur Idris.

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Depok