Pos Pembinaan dan Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan         salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat. Dimana dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan Posyandu memiliki posisi yang penting.

Bahkan peran Posyandu menjadi sangat vital dalam pelaksanaan transformasi kesehatan yang telah digaungkan oleh Kementerian Kesehatan. Dimana dalam pelaksanaan Transformasi Layanan Kesehatan Primer, diperlukan penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi serta dilakukan dengan pendekatan strategi integrasi layanan kesehatan primer, pemberdayaan masyarakat, dan kerjasama multisektor.

"Dalam implementasinya, transformasi layanan kesehatan primer difokuskan pada pendekatan siklus hidup dengan penguatan pada upaya promotif dan preventif, serta mendekatkan layanan kesehatan melalui jejaring Posyandu hingga ke tingkat Dusun/RT/RW," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, dr. Mary Liziawati, saat memberikan laporan pada kegiatan Workshop Pokjanal Posyandu Kota Depok, Senin 9 Desember 2024, di Hotel Santika, Depok, Jawa Barat.

Menurut Mary, agar pelayanan promotif dan preventif bagi seluruh masyarakat melalui Posyandu dapat berjalan terintegrasi sesuai standar, maka perlu dilaksanakan penataan Posyandu untuk menjadi terintegrasi dalam Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan. Dimana Posyandu berperan memberikan layanan untuk seluruh sasaran siklus kehidupan, mulai dari ibu hamil, bersalin dan nifas, bayi, balita, anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia produktif dan lansia.

Mary menambahkan, disamping Posyandu juga terdapat Pokjanal Posyandu (Kelompok Kerja Operasional Posyandu) yang merupakan wadah koordinasi lintas sektor yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan Posyandu di setiap wilayah. Pokjanal Posyandu di Kota Depok, lanjut Mary, memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan dan mengarahkan Posyandu agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat.        

"Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kegiatan Posyandu, diperlukan dukungan yang optimal dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, salah satunya dengan adanyan dana hibah bantuan operasional Posyandu dan Pokjanal Posyandu dari pemerintah Provinsi jawa Barat," tambahnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Tahun 2024 telah memberikan Dana Operasional Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebanyak 1129 penerima, terdiri dari Pokjanal Posyandu Kota Depok, 11 (sebelas) Pokjanal Posyandu Kecamatan, 63 (enam puluh tiga) Pokja Posyandu Kelurahan dan 1054 (seribu lima puluh empat) Posyandu. Adapun 16 Posyandu yang tidak menerima Dana Operasional BKK Jawa Barat aan menerima bantuan dari Pemerintah Kota Depok, sedangkan ada 2 Posyandu tidak menerima dikarenakan posyandu tersebut tidak bersedia menerima Dana Operasional.   

"Dengan adanya hibah ini diharapkan dapat melembagakan hasil-hasil kegiatan sebelumnya serta tetap berupaya mengembangkan kegiatan Posyandu guna mewujudkan Posyandu Multifungsi Terintegrasi sebagai Center of Excellence," sebut Mary.

Peningkatan peran pembina Posyandu di daerah, yakni melalui Pokjanal Posyandu Kabupaten/Kota, Pokjanal Kecamatan dan Kelompok Kerja (Pokja) Kelurahan dalam meningkatkan kapasitas lembaga. Diharapkan akan membawa dampak positif yang signifikan dalam pengembangan Posyandu, Pokja dan Pokjanal Posyandu dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kota Depok.

Pada kegiatan Workshop Pokjanal Posyandu Kota Depok, Pemkot Depok secara simbolis memberikan bantuan dana operasional kepada 16 Posyandu, dimana 1.053 Posyandu lain di Kota Depok sebelumnya telah menerima dana operasional dari  Pemprov Jawa Barat. Selain itu juga diberikan alat Antopometri kit secara simbolis untuk Posyandu, sehingga pada tahun 2024, 100% Posyandu di Kota Depok sebanyak 1.069 posyandu sudah memiliki Antropometri.