Dinkes Kota Depok Libatkan Lintas Sektor Untuk Sukseskan Pelaksanaan PMT Lokal
Pengendalian masalah stunting merupakan salah satu program prioritas nasional yang membutuhkan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah mulai dari Camat, Lurah hingga kelompok ibu-ibu anggota pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) harus dilibatkan dalam upaya penanganan stunting di setiap wilayah.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, dr. Mary Liziawati, ketika memberikan laporan pada acara Pertemuan Evaluasi Intervensi Spesifik Stunting Tingkat Kota Depok, dalam rangka Koordinasi Penyelenggaraan PMT Lokal Tahun 2024 di Wisma Hijau, Mekarsari, Depok Jawa Barat, Selasa 3 September 2024.
Mary mengatakan, hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 menunjukan terjadi peningkatan kasus stunting di kota Depok yakni sebesar 14,3%. Dibandingkan dengan hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI) yang dilakukan sebelumnya pada angka 12,6%. Menurut Mary, hal ini harus menjadi perhatian bersama dan juga diperlukan kolaborasi lintas sektor untuk mengatasinya.
“Pencegahan stunting merupakan tugas kita bersama, untuk melaksanakan upaya-upaya penanganan stunting. Sehingga salah satu intervensi spesifik, berupa pemberian makanan tambahan (PMT) lokal sudah menjadi kewajiban kita bersama,” kata Mary.
Mary menambahkan, pada tahun 2024 ini, Dinas Kesehatan Kota Depok akan memulai melakukan intervensi spesifik penaganan stunting dengan melaksanakan kegiatan PMT lokal pada 13 September 2024 serempak di 63 kelurahan. Mary berharap, para pemimpin wilayah baik Lurah dan Camat mendukung upaya ini, serta juga melakukan monitoring di wilayahnya saat kegiatan ini berlangsung.
Lebihlanjut Mary mengatakan, ada perbedaan pelaksanaan pemberian PMT lokal tahun ini dibandingkan dengan tahun 2023 lalu. Dimana tahun ini yang menjadi sasaran, selain balita juga diberikan kepada ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK). Begitu juga dengan menu yang diberikan akan lebih variatif dengan mengkombinasikan menu lengkap dan menu kudapan pada hari yang berbeda.
“Kalau yang sekarang, empat hari menu makanan lengkap, dan tiga hari kudapan. Jadi diselang-seling makanan lengkap-kudapan, makanan lengkap-kudapan, selama tujuh hari, kemudian berulang,” sebut Mary. “Diharapkan agar sesudah PMT lokal selesai, para sasaran bisa mengubah perilaku konsumsi dengan menjadi konsumsi gizi seimbang.”
Perbedaan lainnya adalah terkait waktu pelaksanaan pemberian PMT Lokal. Jika tahun lalu hanya 28 hari saja untuk balita maka tahun ini menjadi 56 hari. Sedangkan untuk ibu hamil dengan KEK yang baru diberikan tahun ini, akan mendapatkan PMT Lokal selama 84 hari.
“Tahun 2024 ini untuk balita 56 hari, dan untuk ibu hamil selama 84 hari, jadi perlu dukungan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PMT lokal di wilayah masing-masing,” ucap Mary.
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Depok