Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) menyuguhkan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat. Salah satunya adalah masih rendahnya minat masyarakat untuk memeriksakan diri. Untuk mengatasi hal itu, Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Kesehatan menggulirkan inovasi pelaksanaan CKG saat kegiatan car free day setiap Minggu pagi di Depok Open Space, depan Balai Kota Depok.

Selama ini, layanan CKG masih diprioritaskan di puskesmas, yang beroperasi dari Senin hingga Sabtu pukul 07.30-14.30. Padahal, sebanyak 70 persen penduduk Kota Depok merupakan kelompok usia produktif yang bekerja pada jam layanan di puskesmas. Karena itu, pelaksanaan CKG saat car free day menjadi langkah strategis untuk memperluas akses layanan skrining kesehatan bagi penduduk usia produktif yang banyak memanfaatkan ruang tersebut untuk beraktivitas dan berolahraga. Setiap kegiatan car free day digelar, setidaknya 100 orang mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis ini.

Pada 15 Juni lalu, misalnya, warga tampak memadati stan CKG Puskesmas Beji. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Beji Hilma Handayani mengatakan, lebih dari 100 orang mengunjungi stan untuk memeriksakan kesehatan mereka. Sebanyak sembilan orang tenaga kesehatan melayani pengukuran tensi, timbang berat badan, cek gula darah, cek hemoglobin (Hb), kolesterol, cek lingkar badan, dan pengecekan kesehatan lain.

Cek Kesehatan Gratis merupakan salah satu dari delapan program hasil terbaik cepat (quick wins) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Diluncurkan sejak 10 Februari 2025, CKG dapat diakses di berbagai puskesmas, salah satunya Puskesmas Beji, Kota Depok. Puskesmas Beji dipilih sebagai lokus CKG karena dalam pelaksanaannya telah terintegrasi dengan layanan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP). Ruang periksa di Puskesmas Beji juga sudah memenuhi konsep klaster sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat.

CKG bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan berkala untuk mendukung deteksi dini penyakit. Melalui pemeriksaan kesehatan rutin, pemerintah dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan mengurangi beban penyakit yang bisa dicegah. Selain itu, CKG diluncurkan dengan harapan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat.

CKG semula dirancang sebagai “kado ulang tahun”, dan hanya bisa diakses saat hari ulang tahun hingga 30 hari setelahnya. Belakangan, konsep CKG diubah dan bisa diakses masyarakat kapan saja. Selain itu, CKG yang awalnya hanya dapat dilakukan di puskesmas di wilayah domisili juga beralih menjadi lintas batas. Dengan begitu, masyarakat dapat menjalani pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas mana saja. Perubahan pendekatan CKG ini tentu berdampak positif karena memperluas akses masyarakat memeriksakan kesehatan.

Penjangkauan Komunitas untuk Memperluas Cakupan

Dalam pelaksanaannya, Dinas Kesehatan Kota Depok mengembangkan sejumlah inovasi untuk meningkatkan capaian CKG. Salah satunya melalui kegiatan CKG Komunitas, yang pelaksanaannya bekerja sama dengan komunitas dan fasilitas kesehatan. Kegiatan ini menyasar komunitas dari kelompok pekerja yang merupakan sebagian besar dari total populasi Kota Depok, dengan jumlah sekitar 600 orang. Hingga saat ini, pelaksanaan CKG untuk komunitas pekerja baru menjangkau sektor perhotelan dan pendidikan. Melalui pelaksanaan CKG di lingkungan perkantoran, para pekerja dapat memeriksakan kesehatannya tanpa perlu mengambil cuti dari pekerjaan.

Selain memperluas jangkauan layanan, CKG Komunitas juga menjadi salah satu solusi atas keterbatasan sumber daya manusia dan ruang di puskesmas. Melalui pendekatan ini, Dinas Kesehatan menyiapkan paket-paket pemeriksaan agar CKG dapat dilakukan tidak terbatas di dalam gedung dan bisa dilaksanakan secara bertahap. Saat ini paket pemeriksaan sudah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan untuk kategori dewasa dan lanjut usia, terdiri dari Paket Cepat untuk 10 jenis pemeriksaan, Paket Tepat untuk 16 jenis pemeriksaan, dan Paket Mantap untuk 20 jenis pemeriksaan. Semua paket tersebut bertujuan untuk mengurangi hambatan ruang, waktu, dan sumber daya, sekaligus membuka akses pelayanan CKG yang luas.

Pemerintah Kota Depok mengawali pelaksanaan CKG dengan memberikan dukungan regulasi berupa penerbitan dua surat edaran Walikota. Surat pertama dikeluarkan di awal program mengenai CKG Ulang Tahun, sedangkan surat kedua ditujukkan untuk seluruh pegawai pemerintah kota dan keluarganya. Selain itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok juga menyurati seluruh puskesmas untuk mengadvokasi para pimpinan di wilayahnya, mensosialisasikan secara masif kepada aktor lintas sektor dalam berbagai pertemuan, serta mengajak para mitra dan masyarakat untuk memeriksakan diri dan keluarga. Sosialisasi CKG juga dilakukan melalui berbagai kanal komunikasi seperti penyebarluasan flyer di media sosial, video singkat, dan podcast.

Tantangan Berupa Minimnya Antusiasme Publik

Sejak diluncurkan, program CKG menyuguhkan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Depok. Dalam kurun waktu empat bulan, jumlah penerima manfaat tidak mengalami peningkatan signifikan. Bahkan, Kota Depok pernah tercatat sebagai kota di urutan paling bawah di Jawa Barat dalam hal cakupan CKG. Dari sekitar 2,1 juta jiwa populasi Kota Depok, baru sekitar 5,21 persen masyarakat yang telah mengakses layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di 38 puskesmas, dengan 112.880 peserta tercatat telah mengikuti pemeriksaan hingga 14 Oktober 2025. Padahal, Kementerian Kesehatan menargetkan cakupan penerima manfaat CKG secara nasional sebesar 36 persen di tahun 2025.

Dinas Kesehatan memperkirakan rendahnya angka cakupan CKG di Kota Depok disebabkan karena beberapa hal, antara lain antusiasme masyarakat yang kurang untuk menjaga kesehatannya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap puskesmas tidak cukup baik, dan tujuan program CKG yang belum tersosialisasikan secara masif sehingga masyarakat tidak paham. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Kota Depok meluncurkan program quick wins pada Hari Ulang Tahun Kota Depok, April 2025 lalu.

Melalui program tersebut, Wali Kota Supian Suri menetapkan kebijakan pendaftaran dan pelayanan kesehatan gratis untuk calon pengantin di semua puskesmas. Sebelumnya, layanan pendaftaran untuk puskesmas bagi warga ber-KTP Depok yang bukan peserta BPJS Kesehatan di puskesmas dan bagi warga dengan KTP non-Depok dikenakan biaya sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Tarif, termasuk untuk pemeriksaan calon pengantin. Program quick wins yang digagas Wali Kota Supian Suri ini menunjukan tren positif, hal ini dapat dilihat dari data peningkatan capaian pemeriksaan calon pengantin yang menjadi salah satu kategori peserta pada CKG. Program ini diharapkan dapat mendorong minat masyarakat untuk memanfaatkan layanan kesehatan gratis di puskesmas.

Keputusan menggratiskan layanan kesehatan untuk calon pengantin sebenarnya berdampak terhadap berkurangnya hampir 40 persen pendapatan puskesmas. Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan menjadi hal yang penting bagi 38 puskesmas di Depok untuk menjaga mutu dan kualitas pelayanannya. Meski begitu, hal ini tidak lantas menyurutkan langkah para tenaga medis dan tenaga kesehatan di puskesmas dalam memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat Depok.

Tantangan berikutnya bersumber dari aplikasi pencatatan dan pelaporan yang belum optimal. Pencatatan dan pelaporan CKG di ASIK (Aplikasi Satu IndonesiaKu) juga belum terintegrasi dengan aplikasi lain yang digunakan untuk program berbeda. Kendati teknologi informasi bisa menjadi jawaban atas masalah pencatatan dan pelaporan, namun berbagai aplikasi yang tidak terintegrasi malah menjadi beban bagi petugas di puskesmas. Input data pada aplikasi yang terpisah satu sama lain tak ubahnya melakukan pencatatan dan pelaporan secara manual.

Selain itu, aplikasi yang tidak terintegrasi malah menjadi sumber masalah ketika jaringan internet tidak stabil atau ”server” mengalami gangguan, sehingga sulit diakses pada jam kerja. Ditambah persoalan keterbatasan sumber daya di puskesmas, banyak pelayanan CKG belum sempat dicatatkan dan dilaporkan pada modul CKG di ASIK. Selain CKG, petugas puskesmas juga memiliki tugas pelayanan di luar gedung. Masalah bertambah runyam tatkala ASIK belum ”user friendly” bagi petugas puskesmas.

Untuk mengatasi berbagai tantangan di atas, Dinas Kesehatan Kota Depok telah membentuk tim Kelompok Kerja (Pokja) untuk mengevaluasi pelaksanaan CKG secara berkala minimal satu bulan sekali, atau setiap minggu apabila diperlukan. Hasil evaluasi disampaikan pada rapat dinas antara pimpinan Dinas Kesehatan dengan pimpinan puskesmas, farmasi, Public Safety Center 119 atau layanan kesehatan kedaruratan, dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) untuk ditindaklanjuti.

Pada tingkat masyarakat, peningkatan cakupan CKG dilakukan melalui berbagai kegiatan sosialisasi. Salah satunya adalah pelaksanaan CKG yang dilakukan berbarengan dengan flashmob saat Car Free Day setiap hari Minggu pagi. Selain itu, layanan CKG dilaksanakan dalam mini lokakarya lintas sektor di setiap wilayah; perayaan hari tertentu, seperti Hari Lanjut Usia Nasional. Selain itu, ada program Tentara Manunggal Membangun Desa. Kegiatan serupa juga dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan bagi pegawai Kejaksaan Negeri Depok dan kegiatan CKG Komunitas yang bekerja sama dengan Universitas Indonesia untuk dosen dan tenaga pendidik.

Dinas Kesehatan Kota Depok juga menyiapkan CKG untuk organisasi Muslimat NU cabang Depok, CKG anak sekolah, dan saat penerimaan mahasiswa baru. Untuk mengatasi masalah pencatatan dan pelaporan, Dinas Kesehatan menargetkan seluruh puskesmas memasukkan minimal 30 data setiap hari yang hasilnya dilaporkan saat rapat dinas. Pemerintah Kota Depok berharap CKG tidak hanya menjadi inisiatif program sementara yang akan hilang saat terjadi pergantian para pengambil kebijakan. Manfaat CKG diharapkan benar-benar bisa dirasakan masyarakat luas.

Dengan meningkatnya cakupan CKG, data yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat sasaran dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya di Kota Depok. Penyempurnaan dan integrasi aplikasi juga menjadi faktor penting untuk mendukung keberhasilan program CKG, sehingga keterbatasan sumber daya tidak lagi menjadi hambatan yang berarti.